MAKASSAR – Mutasi Kapolres Polda Sulsel kembali mengubah peta kepemimpinan kepolisian di sejumlah daerah Sulawesi Selatan. Lima posisi Kapolres berganti dalam rotasi terbaru Polri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri tertanggal 30 Agustus 2026.
Lima jabatan tersebut mencakup Kapolres Tana Toraja, Kapolres Luwu Timur, Kapolres Luwu Utara, Kapolres Pelabuhan Makassar, dan Kapolres Barru.
Rotasi ini tidak sekadar memindahkan personel dari satu jabatan ke jabatan lain. Di tingkat kewilayahan, pergantian Kapolres ikut menentukan bagaimana kepolisian membaca potensi gangguan keamanan, merespons persoalan masyarakat, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.
Sumber resmi Polri menyebut mutasi kali ini mencakup 424 perwira tinggi dan perwira menengah, dengan 344 personel mendapatkan promosi atau penempatan pada jabatan baru. Polri menjelaskan rotasi tersebut berkaitan dengan dinamika organisasi, pembinaan karier, penyegaran, serta kebutuhan institusi menghadapi tantangan tugas.
Mutasi Kapolres Polda Sulsel Bukan Sekadar Pergantian Nama
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto membenarkan adanya mutasi tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa (1/9/2026).
Menurut dia, perpindahan jabatan merupakan bagian dari mekanisme organisasi sekaligus pembinaan karier personel.
“Mutasi ini merupakan bagian dari rotasi jabatan dan penyegaran organisasi di lingkungan Polri.”
Didik menegaskan, rotasi tersebut diharapkan memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Polri bahwa penempatan personel dalam jabatan baru mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, pengalaman, serta tantangan tugas yang dihadapi.
Karena itu, ukuran keberhasilan mutasi tidak berhenti pada proses serah terima jabatan. Publik pada akhirnya akan menilai apakah pergantian tersebut menghasilkan pelayanan kepolisian yang lebih cepat, responsif, transparan, dan mampu menjaga keamanan di wilayah masing-masing.
Daftar Lima Kapolres yang Berganti
Berikut daftar mutasi Kapolres Polda Sulsel berdasarkan telegram yang menjadi dasar rotasi tersebut.
1. Kapolres Tana Toraja: AKBP Arwansa
AKBP Budi Hermawan, S.I.K., yang sebelumnya menjabat Kapolres Tana Toraja, mendapat penugasan baru sebagai Kasubbagminsindik Bagwassidik Rokorwas PPNS Bareskrim Polri.
Posisi Kapolres Tana Toraja selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Arwansa, S.H., S.I.K., M.H.
Sebelumnya, Arwansa menjabat Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Jawa Barat. Perpindahan dari fungsi reserse kriminal khusus ke jabatan pimpinan kewilayahan tentu membawa tantangan berbeda.
Di Tana Toraja, kemampuan membaca karakter sosial masyarakat, mengelola keamanan daerah, serta membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan unsur masyarakat akan menjadi bagian penting dari kepemimpinannya.
2. Kapolres Luwu Utara: AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi
Pergantian juga terjadi di Polres Luwu Utara.
AKBP Nugraha Pamungkas, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Kapolres Luwu Utara, mendapat penugasan baru sebagai Wadirpolairud Polda Sulsel.
Posisi tersebut kemudian dipercayakan kepada AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi, S.I.K., M.H.
Ario sebelumnya menjabat Kapolres Luwu Timur. Dengan demikian, mutasi kali ini menciptakan keterkaitan langsung antara pergantian pimpinan di Luwu Utara dan Luwu Timur.
3. Kapolres Luwu Timur: AKBP Irwan Kurniadi
Perubahan kepemimpinan di Luwu Raya berlanjut ke Luwu Timur.
Setelah AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi bergeser ke Luwu Utara, jabatan Kapolres Luwu Timur selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K.
Irwan sebelumnya menjabat Kapolres Aceh Timur Polda Aceh.
Perpindahan lintas wilayah ini sekaligus membawa pengalaman baru ke wilayah Sulawesi Selatan. Dalam konteks kepemimpinan kewilayahan, pengalaman tersebut perlu diterjemahkan ke dalam pemahaman terhadap karakteristik sosial, geografis, dan keamanan Luwu Timur.
Mutasi Irwan dari Aceh Timur ke Luwu Timur juga telah dikonfirmasi dalam informasi resmi Polda Aceh mengenai rotasi jabatan tersebut.
4. Kapolres Pelabuhan Makassar: AKBP Kaisar Reman Sambo
Untuk wilayah Kota Makassar, perubahan terjadi pada jabatan Kapolres Pelabuhan Makassar.
AKBP Rise Sandiyantanti, S.H., S.I.K., M.Si., mendapat penugasan baru sebagai Irbin Itwasda Polda Jawa Timur.
Posisinya kemudian diisi AKBP Kaisar Reman Sambo, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Bali.
Pergantian ini memiliki karakteristik tersendiri karena Polres Pelabuhan Makassar berada di kawasan dengan aktivitas mobilitas orang dan barang yang tinggi.
Karena itu, tantangan pimpinan baru bukan hanya menjaga keamanan konvensional. Pengawasan kawasan pelabuhan, pelayanan masyarakat, penanganan kriminalitas, hingga koordinasi dengan berbagai instansi menjadi pekerjaan penting yang menunggu pejabat baru.
5. Kapolres Barru: AKBP Suryo Wibowo
Sementara itu, jabatan Kapolres Barru juga mengalami pergantian.
AKBP Ananda Fauzi Harahap, S.I.K., M.H., mendapat penugasan baru sebagai Wadirintelkam Polda Sulsel.
Posisi Kapolres Barru selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Suryo Wibowo, S.I.K.
Suryo sebelumnya menjabat Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda DIY.
Dengan masuknya pimpinan baru, Polres Barru menghadapi tuntutan untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Barru.
Pola Rotasi Menunjukkan Dinamika Organisasi Polri
Jika dilihat secara keseluruhan, mutasi Kapolres Polda Sulsel kali ini memperlihatkan pola perpindahan personel yang cukup beragam.
Ada pejabat yang bergeser ke fungsi internal kepolisian. Ada pula yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, bahkan dari luar Sulawesi Selatan masuk ke wilayah hukum Polda Sulsel.
Pola tersebut menunjukkan bahwa rotasi jabatan dalam Polri tidak hanya berkaitan dengan pergantian pimpinan secara administratif.
Lebih jauh, mutasi menjadi instrumen untuk mendistribusikan pengalaman, kompetensi, dan kepemimpinan ke berbagai satuan kerja.
Polri sendiri menyatakan bahwa rotasi dan mutasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan karier dan kebutuhan organisasi.
Namun, dari perspektif publik, ada pertanyaan yang lebih penting: apa dampak nyata pergantian tersebut terhadap pelayanan keamanan?
Pertanyaan itu penting karena masyarakat tidak berhubungan dengan telegram mutasi. Masyarakat berhadapan langsung dengan polisi ketika membutuhkan perlindungan, membuat laporan, menghadapi persoalan hukum, atau ketika keamanan lingkungan terganggu.
Dengan demikian, keberhasilan rotasi semestinya diukur dari kinerja setelah pergantian, bukan sekadar kelancaran proses serah terima jabatan.
Tantangan Kapolres Baru: Tidak Cukup Hanya Melanjutkan Program
Kapolres baru tentu akan menerima kondisi keamanan yang berbeda-beda.
Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, dan kawasan Pelabuhan Makassar memiliki karakter persoalan masing-masing. Karena itu, pendekatan kepolisian tidak bisa sepenuhnya diseragamkan.
Kapolres baru perlu segera memetakan persoalan prioritas di wilayah masing-masing.
Mulai dari kriminalitas, konflik sosial, kecelakaan lalu lintas, narkotika, aktivitas ekonomi, keamanan kawasan strategis, hingga persoalan yang berkembang di ruang digital.
Di sisi lain, masyarakat semakin menuntut kepolisian bekerja secara terbuka dan profesional.
Artinya, rotasi jabatan harus diikuti evaluasi kinerja yang terukur. Jika tidak, penyegaran organisasi hanya akan menjadi rutinitas administratif tanpa dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.
Luwu Raya Menjadi Salah Satu Titik Perubahan Penting
Perubahan pimpinan di Luwu Utara dan Luwu Timur menjadi salah satu bagian menarik dari rotasi kali ini.
AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi berpindah dari Luwu Timur ke Luwu Utara, sementara posisi yang ditinggalkan kemudian diisi AKBP Irwan Kurniadi.
Rangkaian perpindahan ini membuat dua wilayah yang secara geografis dan sosial saling berdekatan mendapatkan konfigurasi kepemimpinan baru secara bersamaan.
Situasi tersebut membuka peluang bagi koordinasi yang lebih kuat antarsatuan kepolisian di kawasan Luwu Raya.
Namun, peluang tersebut hanya akan menjadi hasil nyata apabila pergantian pejabat diikuti konsolidasi yang cepat dan pemetaan persoalan secara menyeluruh.
Waspada Penipuan Mengatasnamakan Pejabat Polri
Di tengah pergantian pejabat, Polda Sulsel juga mengingatkan masyarakat mengenai potensi penipuan yang memanfaatkan nama pejabat lama maupun pejabat baru.
Momentum mutasi memang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menghubungi masyarakat, organisasi, maupun pihak swasta dengan mengaku sebagai pejabat kepolisian.
Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung percaya terhadap pesan, telepon, atau permintaan tertentu yang mengatasnamakan Kapolres atau pejabat Polri.
“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya apabila ada pihak yang mengaku sebagai pejabat Polri dan meminta sesuatu.”
Jika menemukan komunikasi yang mencurigakan, masyarakat dapat melakukan verifikasi melalui kanal resmi kepolisian atau melaporkannya kepada kantor polisi terdekat.
Imbauan serupa juga pernah disampaikan Polda Sulsel dalam mutasi sebelumnya, yang menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap pihak yang mengaku sebagai pejabat lama maupun pejabat baru dan kemudian meminta sesuatu.
