Parepare — Pengamanan aksi penyampaian aspirasi MPC Pemuda Pancasila Kota Parepare di kantor PLN UP3 Parepare, Jalan Veteran, Senin (28/9/2026), dilakukan untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib.
Sekitar 30 peserta aksi bergerak dari kantor KONI Parepare menuju kantor PLN UP3 Parepare. Pergerakan massa mendapat pengawalan personel Satlantas Polres Parepare hingga tiba di lokasi penyampaian aspirasi.
Pengamanan kegiatan dipimpin Kabag Ops Polres Parepare Kompol Slamet Paryanto, S.Pd., M.Si. Sejumlah personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal rangkaian kegiatan, mulai dari pergerakan massa, penyampaian orasi hingga dialog dengan pihak PLN.
Setibanya di kantor PLN sekitar pukul 10.15 WITA, peserta menyampaikan aspirasi terkait pemadaman listrik bergilir yang dinilai berdampak terhadap masyarakat. Aparat melakukan pengamanan di sekitar lokasi agar penyampaian pendapat berjalan tertib tanpa mengganggu aktivitas di sekitar kantor PLN.
“Pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman, tertib, dan tetap memberikan ruang kepada peserta untuk menyampaikan tuntutannya,” ujar jajaran kepolisian yang terlibat dalam pengamanan.
Situasi tetap terkendali ketika perwakilan PLN UP3 Parepare menerima massa untuk berdialog sekitar pukul 11.00 WITA.
Dalam pertemuan tersebut, Pemuda Pancasila menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kepastian jadwal pemadaman, percepatan pemulihan pasokan listrik serta penanganan masyarakat yang terdampak.
Kehadiran personel kepolisian tidak hanya mengamankan titik aksi, tetapi juga mengawal pergerakan massa sejak titik kumpul hingga kegiatan berakhir.
Dialog berlangsung hingga menghasilkan penandatanganan resolusi bersama antara PLN UP3 Parepare dan MPC Pemuda Pancasila Kota Parepare.
Setelah pertemuan selesai sekitar pukul 11.30 WITA, peserta aksi membubarkan diri dan kembali ke titik kumpul. Polisi tetap melakukan pengamanan selama proses pembubaran massa.
Pengamanan tersebut memastikan agenda penyampaian pendapat dapat berlangsung tanpa eskalasi dan tetap berada dalam koridor ketertiban umum.
