PAREPARE – Penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang membutuhkan ruang aman bagi masyarakat. Di Kota Parepare, Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) menyuarakan sejumlah persoalan nasional melalui aksi unjuk rasa pada momentum Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026).
Polres Parepare mengerahkan personel untuk mengawal penyampaian aspirasi yang melibatkan sekitar 50 mahasiswa tersebut. Pengamanan dilakukan di dua titik, yakni di depan Kampus UMPAR, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan kawasan Monumen Cinta Habibie-Ainun di Lapangan Andi Makkasau.
Aksi itu membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan lingkungan, ketimpangan ekonomi, pemberantasan korupsi, kebebasan sipil, serta biaya pendidikan. Mahasiswa juga menggunakan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan evaluasi terhadap arah kebijakan nasional.
Bagi kepolisian, pengamanan aksi unjuk rasa tidak hanya berkaitan dengan ketertiban di jalan raya. Kelancaran penyampaian aspirasi juga perlu dijaga agar masyarakat dapat menggunakan ruang publik tanpa mengabaikan keselamatan peserta aksi maupun pengguna jalan lainnya.
Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan memimpin unsur pengamanan yang melibatkan 149 personel berdasarkan surat perintah pengamanan yang tercantum dalam bahan kepolisian.
Kehadiran personel di sekitar lokasi aksi ditujukan untuk mendukung kelancaran penyampaian pendapat sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengawalan juga dilakukan ketika massa berpindah dari depan kampus menuju kawasan Lapangan Andi Makkasau.
Aksi mahasiswa menjadi salah satu bentuk partisipasi warga dalam menyampaikan pandangan terhadap kebijakan negara. Namun, kegiatan yang berlangsung di ruang publik juga bersinggungan dengan kepentingan pengguna jalan, pelaku usaha, dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.
Karena itu, pengamanan perlu menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan publik terhadap keamanan serta kelancaran aktivitas sehari-hari.
“Pengamanan aksi unjuk rasa dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, sekaligus menjaga keselamatan peserta aksi dan pengguna jalan. Kami mengedepankan pendekatan yang profesional agar penyampaian pendapat berlangsung sesuai ketentuan.” Ujar Phunky Mahendra Borniawan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan orasi secara bergantian dan membagikan selebaran berisi pernyataan sikap kepada pengguna jalan di sekitar Monumen Cinta Habibie-Ainun. Substansi tuntutan mereka mencakup desakan penanganan karhutla, pembenahan kebijakan ekonomi, pemberantasan korupsi, perlindungan ruang sipil, serta pendidikan yang lebih terjangkau.
Keberagaman isu itu menunjukkan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik tidak hanya menjadi persoalan keamanan, tetapi juga bagian dari dinamika hubungan antara masyarakat dan pemerintah.
Bagi Polres Parepare, pengamanan kegiatan masyarakat seperti ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban kota. Di sisi lain, penyampaian aspirasi memberikan ruang bagi warga untuk menyuarakan persoalan yang mereka anggap penting bagi kehidupan bersama. (*)
