Parepare — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Parepare menggelar unjuk rasa bertajuk evaluasi total dua tahun kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (22/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan enam isu utama, mulai dari kebijakan pendidikan hingga krisis energi.
Aksi yang berlangsung di tiga titik strategis Kota Parepare itu mendapat pengawalan dari jajaran Polres Parepare. Kepolisian mengedepankan pendekatan humanis sekaligus mengatur arus lalu lintas agar penyampaian aspirasi tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan.
Melalui aksi bertema Evaluasi Total Dua Tahun Kinerja Prabowo-Gibran, PC PMII Parepare menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Pertama, evaluasi program prioritas dan kebijakan pendidikan. Mahasiswa menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Sekolah Rakyat. Mereka mendorong evaluasi terhadap program-program tersebut agar pelaksanaannya menjawab kebutuhan masyarakat.
Kedua, penanganan darurat ekologis dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla). Isu ini menekankan pentingnya langkah serius untuk menghadapi kerusakan lingkungan dan dampak kebakaran terhadap kehidupan masyarakat.
Ketiga, kebebasan berpendapat dan perlindungan ruang demokrasi. Mahasiswa menuntut jaminan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi di muka umum tanpa kehilangan hak atas rasa aman.
Keempat, supremasi sipil dan pembatasan peran militer. Tuntutan ini berkaitan dengan penguatan peran sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan negara.
Kelima, krisis ekonomi dan kesejahteraan rakyat. PMII menyoroti persoalan ekonomi yang membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Keenam, krisis energi dan ketidakpastian pasokan listrik serta bahan bakar minyak (BBM). Mahasiswa menekankan pentingnya ketersediaan energi yang stabil untuk menunjang kebutuhan rumah tangga dan aktivitas ekonomi.
Enam tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa aksi mahasiswa tidak hanya berfokus pada evaluasi program pemerintah, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar terkait kesejahteraan, lingkungan, demokrasi, dan pelayanan publik.
PC PMII Parepare menyampaikan aspirasi di tiga lokasi, yakni di depan Kampus IAIN Parepare, Jalan H.A.M. Arsyad, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang.
Lokasi kedua berada di kawasan Monumen Cinta Habibie Ainun, Jalan Bau Massepe, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung. Sementara itu, titik ketiga berada di Tugu Kereta Kencana atau Kembali NOL, Jalan Bau Massepe, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat.
Penyebaran lokasi aksi membuat pengaturan keamanan dan lalu lintas menjadi bagian penting dari pengawalan. Di satu sisi, mahasiswa memiliki hak menyampaikan kritik. Di sisi lain, masyarakat juga berhak menjalankan aktivitas tanpa menghadapi gangguan yang tidak perlu.
Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan memimpin pengamanan aksi dengan mengedepankan pendekatan soft approach. Personel kepolisian bersiaga untuk menjaga ketertiban selama orasi berlangsung sekaligus mengatur arus kendaraan di sekitar lokasi.
Kapolres menegaskan bahwa pengamanan demonstrasi bukan semata-mata menjaga situasi tetap terkendali. Menurut dia, kepolisian juga bertanggung jawab memastikan masyarakat dapat menggunakan hak demokratisnya tanpa mengabaikan kepentingan publik lainnya.
“Kami hadir untuk mengayomi dengan hati. Polres Parepare mengawal aspirasi warga dan adik-adik mahasiswa sekaligus menjaga kedamaian kota. Tugas kami adalah memastikan suara rakyat dapat tersampaikan dengan baik tanpa mengabaikan hak-hak publik dan kenyamanan masyarakat luas,” tegas AKBP Phunky Mahendra Borniawan.
Pendekatan tersebut menempatkan komunikasi dan pengendalian situasi sebagai bagian penting dalam pengamanan. Koordinasi antara personel kepolisian dan koordinator lapangan turut mendukung kelancaran penyampaian aspirasi.
Aksi unjuk rasa merupakan salah satu saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan, dan mendorong pertanggungjawaban pemerintah. Karena itu, pengamanan yang baik perlu menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat, keselamatan peserta aksi, dan hak masyarakat umum.
Di sisi lain, penyampaian aspirasi secara tertib juga membutuhkan koordinasi dan tanggung jawab semua pihak. Komunikasi antara peserta aksi, koordinator lapangan, aparat, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah gesekan serta menjaga kegiatan berjalan sesuai tujuan.
Seluruh rangkaian unjuk rasa PC PMII Parepare pada Kamis (22/10/2026) dilaporkan berakhir dengan tertib, aman, dan kondusif.
Pengawalan yang humanis menjadi bagian dari upaya menjaga ruang demokrasi di Parepare. Namun, substansi enam tuntutan mahasiswa juga menjadi hal penting: evaluasi kebijakan publik perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan, pelaksanaan, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Aspirasi yang tersampaikan secara damai merupakan awal dialog demokratis. Tantangan berikutnya adalah memastikan kritik masyarakat mendapat perhatian dan respons yang terukur dari pihak-pihak terkait. (*)
